Pada saat ini , Peraturan Menteri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Seiring telah diundangkannya Permendagri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa.
Apa saja dan bagaimana Laporan Kepala Desa dibuat ?
Apa saja Laporan yang harus dibuat Kepala Desa ?
Setiap tahun Kepala Desa wajib membuat :

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran;

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan;

Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran; dan

Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. (Permendagri 46/2016 BAB II pasal 2)

Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Pemerintah Desa ( LKPPD ) Kepala Desa Pandansari Tahun 2020 kepada masyarakat Desa Pandansari melalui Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) Desa Pandansari ini, merupakan kewajiban selaku Kepala Desa Pandansari dalam rangka transparansi Pemerintah Desa selama Tahun 2020 serta merupakan bagian dari mekanisme dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas-tugas pokok dan fungsi Pemerintah Desa meliputi pelaksanaan tugas-tugas umum Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan, Pelayanan serta Pemberdayaan Masyarakat selama kurun waktu satu tahun yaitu Tahun 2020.

Acara yang dilaksanakan pada hari Rabu 17 Februari 2021 di Pendopo Balai Desa Pandansari tersebut turut dihadiri oleh Kepala Desa Pandansari beserta seluruh jajaran perangkatnya, BPD dan LPMD Desa Pandansari. Dalam acara tersebut Kepala Desa Pandansari selain menyampaikan LKPPD turut menyampaikan beberapa mandat kepada seluruh peserta rapat agar kedepannya masyarakat Desa Pandansari lebih antusias untuk turut andil dalam program kerja untuk tahun 2021 agar lebih baik dari tahun 2020.